Yuk, Mengintip Putusan Pengadilan Agama

Tempo Doeloe

Disadur: Jakarta l Badilag.net (22/04/2014).

Dua pekan lalu, Badilag mempublikasikan dokumen penting dan bersejarah bernama Standar Format Berita Acara Putusan (BAS) dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Dokumen itu memang penting, karena sangat dibutuhkan oleh aparatur peradilan agama sejak lama. Dokumen itu juga bersejarah, sebab terhitung sejak diakui negara pada tahun 1882, baru sekaranglah secara resmi peradilan agama memiliki format BAS dan putusan yang baku.

Jika kita mau membongkar arsip-arsip lama, kita akan menemukan fakta bahwa BAS dan putusan di lingkungan peradilan ternyata menggunakan format yang beraneka macam.

Di Galeri 130 Peradilan Agama, yang terletak di lantai 6 Gedung Sekretariat MA, di Jalan A Yani, Jakarta Pusat, dapat kita lihat beberapa contoh putusan tempo doeloe yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di negeri ini.

Para mahasiswa Akademi Litigasi Indonesia (Altri) mencermati putusan-putusan peradilan agama tempo doeloe ketika berkunjung ke Galeri 130 Peradilan Agama beberapa waktu lalu.

Putusan lawas itu sungguh berbeda dengan putusan jaman sekarang. Ditulis tangan, selain menggunakan huruf latin, ada pula putusan yang memakai aksara Jawa dan Arab. Rata-rata putusan itu hanya terdiri dari dua halaman. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan konsiderns tentu tidak sama dengan sekarang. Cara menilai gugatan, jawaban dan alat bukti, karena terkait dengan hukum formil, juga berbeda. Demikian juga dengan penyusunan amar putusan.

89 Persen Pejabat di Peradilan Agama Telah Melaporkan LHKPN

Disadur: Jakarta l Badilag.net (17/4/2014)

Hingga akhir tahun 2013 kemarin, dari 4.942 aparat peradilan agama yang wajib menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), 4.454 orang telah menunaikan kewajibannya itu. Dengan demikian, prosentasenya mencapai 89 persen.

Data tersebut dikutip Badilag.net dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013 pada Bagian Empat, yaitu Manajemen SDM: Kebijakan MA dalam Pengelolaan Anggaran serta Manajemen Aset.

Dari situ diketahui pula bahwa dari segi prosentase, aparatur peradilan agama di wilayah PTA Gorontalo duduk di nomor wahid. Seluruh wajib lapor di sana telah menyampaikan LHPKPN-nya. Dengan begitu, prosentasenya 100 persen.

Tiga besar LHKPN dari segi prosentase di peradilan agama

Sedangkan dari segi jumlah, PTA Surabaya merupakan wilayah yang memiliki wajib lapor LHKPN terbanyak di lingkungan peradilan agama. Totalnya berjumlah 656 orang.

RAPAT KERJA DAERAH PTA BENGKULU
DI HADIRI DUA PEJABAT BADILAG

Disadur: pta-bengkulu.go.id. (17/04/2014),

Bengkulu, untuk lebih meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama se propinsi Bengkulu pada hari Jumat dan Sabtu  tanggal 11 s.d. 12 April 2014 di Aula The Madelin Hotel Bengkulu. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama se propinsi Bengkulu. Adapun tema dari kegiatan ini adalah ‘’ Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama Sebagai Upaya Pelayanan Prima Kepada Para Pencari Keadilan’’.

Adapun fokus dari Rakerda yang dilaksanakan selama dua hari ini yakni :
a. Penyampaian laporan dari masing-masing Pengadilan Agama mengenai permasalahan yang ada dan solusinya. b. Finalisasi Sasaran Kerja Individu (SKP) c. Peraturan Makamah Agung No.  01 Tahun 2014. d. Surat Edaran Mahkamah Agung No.  01 Tahun 2014. e. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011

Peradilan Agama Kini Punya Format BAS dan Putusan

Dari kiri: Hakim agung Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum, Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. dan Dirbindadmin Badilag Dr. H. Hasbi Hasan, M.H., dalam sebuah pertemuan.

Disadur: Jakarta l Badilag.net (17/04/2014)

Setelah berusia hampir 132 tahun, akhirnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (PA/MS) memiliki Standar Format Berita Acara Sidang (BAS) dan Putusan. Dokumen penting dan bersejarah itu disusun Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag dengan melibatkan para hakim agung dari Kamar Agama beserta sejumlah pimpinan dan hakim di lingkungan peradilan agama.

“Alhamdulillah, standar format BAS dan putusan ini sejak Selasa, 1 April 2014, sudah dapat diakses oleh seluruh aparat peradilan agama melalui situs Badilag.net,” kata Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Dr. H. Hasbi Hasan, M.H., di ruang kerjanya, Senin (14/4/2014).

Selain berbentuk dokumen elektronik, format BAS dan putusan itu akan dicetak dalam bentuk buku dan akan didistribusikan ke seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama.

“Sekaligus nanti akan ada payung hukumnya dari Ketua Kamar Peradilan Agama MA,” ungkap Hasbi Hasan. Yang jelas, tandasnya, dokumen yang diunggah di Badilag.net itu sudah final dan isinya tidak berbeda dengan buku pedoman yang akan dicetak nanti.

Pedoman itu memuat 47 format BAS, yang terdiri dari 12 BAS sidang pertama, 22 BAS sidang lanjutan, 6 BAS sidang pembacaan putusan, dan 7 BAS ikrar talak serta eksekusi. Pedoman itu juga memuat delapan format putusan perkara gugatan dan delapan format penetapan perkara permohonan.

Pedoman itu memberi petunjuk yang sangat rinci, mulai dari jenis dan ukuran kertas, jenis dan ukuran huruf, penulisan identitas para pihak, hingga tata bahasa hukum yang harus digunakan. Pedoman itu juga menyediakan contoh-contoh yang mudah dipahami, disertai dengan alternatif-alternatif yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Hasbi Hasan mengatakan, penyusunan kedua format ini dirancang agar aparatur peradilan agama, khususnya panitera dan hakim, memiliki standar yang sama dalam membuat BAS dan putusan. Dengan  begitu, diharapkan ada keseragaman format BAS dan putusan yang dibuat panitera dan hakim di satu PA dengan di PA lainnya.